JAKARTA,quickq安卓版下载百度 DISWAY.ID - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi enggan ikut campur terkait PDIP yang akan menentukan sikap terkait posisi mereka di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Budi menegaskan hal tersebut merupakan hak politik PDIP sebagai partai politik.

BACA JUGA:PPP, Hanura, dan Perindo Tetap Setia Dengan PDI Perjuangan, Megawati: Begitulah Tata Krama Yang Seharusnya

BACA JUGA:Djarot Beberkan Alasan Tak Undang Jokowi dan Gibran di Rakernas PDI Perjuangan

"Itu hak politiknya PDI Perjuangan, haknya setiap organisasi untuk memutuskan sesuai dengan aspirasi dan keinginan organisasi tersebut," kata Budi dalam menjawab pertanyaan di konferensi pers daring, Jumat, 24 Mei 2024.

Dia tidak mempermasalahkan jika nantinya PDIP memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran atau oposisi. 

“Kita enggak campur tangan itu terserah, organisasi mau di luar boleh, enggak juga enggak apa-apa,” ujar dia.

BACA JUGA:Mardiono Tak Tampak di Rakernas PDI Perjuangan ke-5, Sandiaga Uno: InsyaAllah Datang

BACA JUGA:NasDem, PDIP, dan PKS, Siap Kolaborasi Usung Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta?

Budi Arie juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam keputusan apapun yang diambil oleh PDIP dalam Rakernas. 

“Posisi pemerintah tidak campur, itu haknya terserah mau mutusin apa aja kita gak mau ikut campur,” imbuh dia.

• ·Angka Pengangguran Gen
• ·Majukan Industri Kreatif di Bali, Wamen Ekraf Dukung PICA FEST
• ·Wali Kota Tangerang Minta Jajarannya Terus Tingkatkan Pelayanan Publik
• ·Mulai Hari Ini Biaya Pembuatan Paspor Naik, Jadi Berapa?
• ·Kasus Kerumunan HRS di Megamendung, Bupati Bogor Tegaskan Tak Ada Tambahan Kasus Positif Corona
• ·KPK Kembali Usut Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Cepat di Bea Cukai
• ·Tak Jadi Hanya untuk ASN, Ara Buka Satu Tower Rusun di IKN untuk Masyarakat
• ·APBN Utamakan Keputusan Politik, Pengamat Tidak Yakin Pembatasan BBM Bisa Berjalan Efektif
• ·Pengajuan Perbaikan Prabowo di MK Cacat?
• ·525 Pendaftar Capim dan Calon Dewas KPK, Pansel Minta Masukan Masyarakat
• ·BI Wajib Lindungi Masyarakat, PPATK Gak Bisa Sembarangan Blokir Rekening Nasabah!
• ·Kominfo Sebut Masalah Judol Tak Akan Pernah Tuntas Sampai Kiamat
• ·Bukan Main, PPATK Catat Transaksi Judi Online Capai Rp600 Triliun Selama 2024, Nyalip Angka Korupsi!
• ·KPK Minta Pengadilan Tipikor Ganti Susunan Majelis Hakim Dalam Kasus Gazalba Saleh
• ·Tak Jadi Hanya untuk ASN, Ara Buka Satu Tower Rusun di IKN untuk Masyarakat
• ·Luhut Pandjaitan Ungkap Bahan Bakar Calon Pengganti BBM Bensin